Untuk Jurusan Hukum , Kami menyediakan berbagai macam judul skripsi, antara lain :
1.Status Hukum Tanah Pesantren Di Jakarta ( Studi Kasus Pesantren Di Jakarta )
2.Sewa Menyewa Perumahan Di Wilayah Jakarta Timur dan Beberapa Permasalahannya
3.Masalah Pemilikan Hak Atas Tanah Dalam Kegiatan Real Estate dan Pelaksanaannya Di Dalam Praktek.
4.Studi Banding Mengenai Bentuk - Bentuk Perjanjian Yang Terdapat Dalam Hukum Islam Dengan Hukum Perdata Barat ( KUH Perdata )
5.Beberapa Masalah Hukum Perjanjian Kredit Bank ( Suatu Analisis Terhadap Lembaga jaminan Hipotek )
6.Pidana Mati Terhadap KUHP dan Perbandingan Dengan Konsep Islam.
7.Proses Memperoleh Hak Milik Tanah Menurut UU Pokok Agraria ( UU No. 6 Tahun 1960 )
8.Tinjauan Singkat Mengenai Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat Jawa Barat Khususnya di Kabupaten Bandung
9.Jual Beli Hak Atas Tanah di Wilayah Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor.
10.Lembaga Leasing di Indonesia dan Penerapannya Dalam Praktek.
11.Pengikatan Jaminan Hipotek Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit di BRI Kantor Pusat
12.Tinjauan Terhadap Perkembangan Antar Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam
13.Proses Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Sewa - Beli Perum Perumnas Jakarta
14.Studi Kasus Pelaksanaan Program Landreform di Daerah Tingkat II Bekasi Jawa Barat.
15.Tinjauan Terhadap SEMA No. 2 Tahun 1954 Tentang Pengapusan Lembaga Sandera
16.Aspek - Aspek Hukum Mengenai Jaminan Diri Pemegang Kartu Kredit
17.Pelaksanaan Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi ( Suatu Studi Kasus di Kelurahan Rawamangun Muka Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.
18.Pembangunan daerah DKI Jakarta Bidang Pertanahan di Wilayah Jakarta Timur.
19.Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria ( Prona ) di Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
20.Hak Asai Manusia Dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri
21.Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita di PT. Nasional Gobel Jakarta
22.Suatu Tinjauan Terhadap Fiduciaire Eigendoms Overdracht SEbagai Lembaga Jaminan
23.Masalah Pembuktian Dalam Sengketa Jual Beli Hak Milik Atas Tanah di Hadapan PPAT
24.Tinjauan Yuridis Tentang Adopsi Anak Warganegara Indonesia Oleh Warganegara asing di Indonesia
25.Ganti Rugi dan Rehabilitasi Dalam Pra Peradilan
26.Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Perum Perumnas Tangerang
27.Penerapan Hukum Acara Pada Peradilan Umum di Pengadilan Agama
28.Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia Setelah UU Nomor 7 Tahun 1989
29.Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan PT. Suryo Toto Indonesia
30.Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Kerja Pada Perusahaan di PT. Bukaka Teknik Utama
31.Kedudukan Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Kewarisan di Indonesia
32.Tinjauan Terhadap Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
33.Tugas , Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Suatu Persroan Terbatas.
34.Ketentuan Tentang Banding di Lingkungan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UURI. No. 7 Thaun 1989
35.Tinjauan Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974
36.Wanprestasi Pada Pelaksanaan Kontrak Perumahan di Daerah Jakarta
37.Masalah Penahanan dan Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak di Bawah Umur
38.Status Hukum Fasilitas Kredit Pemilika Rumah dikaitkan Dengan Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian
39.Sita Jaminan Dalam Teori dan Praktek di Indonesia ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bekasi )
40.Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Pada BPD Cabang Klender
41.Pertanggung jawaban Dokter Dalam Ganti Rugi Menurut UU Hukum Perdata
42.Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan ( Studi Kasus PT. Beverages Bottling Company )
43.Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Kewarisan Islam Sebelum dan Sesudah Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989
44.Perbutaan Melawan Hukum Oleh Penguasa
45.Hukum Perkawinan Antar Orang - Orang Yang Berbeda Agama
46.Tinjauan Yuridis Terhadap Lingkungan Hidup
47.Pelaksanaan Perkawinan Antar Agama Menurut UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 )
48.Studi Perbandingan Masalah Pemeliharaan dan Perwakilan Anak Menurut UU Hukum Perdata dan UU No.1 Tahun 1974
49.Perbedaan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di PT. Gardenia Indonesia Bantar Gebang Bekasi
50.Perkawinan Masyarakat Pidie Aceh Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974
51.Pembinaan Pranata Talak di Indonesia
52.Pengaruh Perkawinan di Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Rengasdengklok
53.Tinjauan Umum Tentang Tanah Wakaf di Kecamatan Jatiasih Kabupaten Bekasi
54.Eksekusi Grosse Akta Notaris Pengakuan Hutang dan Beberapa Permasalahannya ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan )
55.Ganti Rugi Dalam Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Kaitannya Dengan Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap
56.Penyerahan Hak Milik Atas Dasar Kepercayaan Sebagai Jaminan Kredit Dalam Praktek Yang Dilaksanakan Oleh BRI Cabang Bekasi
57.Lembaga Penunjukan Kembali ( RENVOI ) Perkembangan dan Peranannya Dalam Praktek Hukum Perdata Internasional Indonesia
58.Pengaturan dan Pelaksanaan Perkawinan Campuran di Indonesia Suatu Tinjauan Teoritis Hukum Perdata Internasional
59.Studi Banding Tentang Perceraian dan Poligami Menurut UU Perkawinan RI No.1 tahun 1974 dan Menurut Hukum Islam
60.Perkembangan Surety BONMD dan Permasalahannya Dalam Praktek Dilihat dari Aspek Hukm Perikatan dan Jaminan
61.Penyelesaian Kewarisan Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Setelah lahirnya UU No.7 Tahun 1989
62.Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Melalui Udara di Sprint Cargo
63.Pencampuran Harta Perkawinan Menurut BW.Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974
64.Pelaksanaan Sita di Pengadilan Agama DKI Jakarta Dalam Kaitannya Dengan UU No. 7 Tahun 1989
65.Perkawinan di Bawah Tangan Menurut KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Serta Pengaruhnya Terhadap Hak Waris
66.Aspek - Aspek Hukum Tentang Kepariwisataan di Indonesia
67.Pemberian Hak Atas Tanah Jabatan ( Tanah Adat ) di Desa Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna
68. Upaya Bekas Istri Yang Tertalak Untuk Menuntut Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Tetap Menyetujui Masa Iddah dan Mut’ah Yang Tidak Dipenuhi Oleh Suami.
69.Kewalian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Eksistensinya Dalam Hukum Islam
70.Perbedaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama Dengan Lingkungan Pengadilan Perkawinan dan Warisan
71.Masalah Praktek Gadai di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam
72.Eksekusi Terhadap Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi
73.Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Menyelesaikan Perkara Kejahatan Pemerkosaan
74.Masalah Resiko Menurut KUUHP Dihubungkan Dengan Praktek Perjanjian Sewa Beli di Perum Tangerang
75.Putusnya Perkawinan Berdasarkan Gugatan Perceraian
76.Tinjauan Yuridis Gugatan Rugi Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Industri
77.Pelaksanaan Jual Beli Benda - Benda Tetap ( Tanah ) Menurut Hukum di Indonesia
78.Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Daerah Tangerang
79.Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Bagi Pengadilan Agama
80.Peranan Saksi Dalam Beracara Khususnya Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta
81.Proses Pemeriksaan Gugatan Cerai Setelah Berlakunya UURI No.7 tahun 1989
82.Pelaksanaan Tender Proyek Perencanaan Pembangunan Nasional Menurut Peraturan Perundang - undangan
83.Tindakan Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Antar Warga Negara
84.Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Islam
85.Pelaksanaan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Mengenai Poligami di Pengadilan Agama Jakarta
86.Penerapan Hukum Kepailitan Oleh Balai Harta Peninggalan Dalam Studi Kasus Mengurus
87.Tinjauan Yuridis Kewajiban Alimentasi di Indonesia
88.Pelaksanaan Perjanjian Kredit Profesi Pada Bank Rakyat Indonesia
89.Fasilitas Warisan Menurut Hukum Perdata dan Warisan Menurut Hukum Islam
90.Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan
91.Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Golongan Aliran kepercayaan Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia
92.Perkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut KUH Pidana Indonesia
93.Tinjauan Yuridis Mengenai Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang - Undangan Oleh Mahkamah RI
94.Jaminan Spesial Tenaga Kerja Pada PT. Maditra Inti Ragam Ditinjau Dari Sudut UU No. 3 Tahun 1994 Tentang Jamsostek
95.Sistem Pengupahan Bagi Buruh Harian Tetap dan Buruh Harian Lepas Pada PTP.XIII Tambak Sari Kab.DT.II Subang di Tinjau Dari Keputusan MENAKER RI. No. KEP.414/1993 dan PP.No. 8 Tahun 1981
96.Pembebasan Tanah Dewasa Ini Antara Teori dan Fakta ( Sebuah Tinjauan Yuridis )
97.Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Antara Agama
98.Aktivitas Soneta Group Dalam Dakwah ( Sebuah Kajian Dakwah Melalui Musik )
99.Peranan Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana
100.Pengaruh Pembinaan Terhadap Anak Ditinjau Dari UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
101.Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Studi Kasus Pada LP Anak di Tangerang
102.Peranan LP Terhadap Narapidana di Kab. Pandeglang Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologi
103.Tata Cara Peralihan Rumah Negara dan Beberapa Permasalahannya
104.Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Timur
105.Gugat Cerai Dengan Alasan Ta'liq Talaq
106.Penerapan Eksekusi Sengketa Jual Beli Harta Warisan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat )
107.Tinjauan Yuridis Tentang Adopsi Anak di Indonesia
108.Tanggung Jawab dan Ganti Rugi Terhadap Kecelakaan Penumpang Pesawat ( Studi Pada Adam Air )
109.Tinjauan Hukum Tentang Pengangkutan Laut Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang di Kapal Studi Pada PT.Pelayaran Samudera Selatan
110.Suatu Tinjauan Perjanjian Leasing Tentang Objek Otomotif
111.Eksekusi Grosse Akte Hipotek Dalam Teori dan Praktek di Pengadilan
112.Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Lingkungan PT.Bukaka Teknik Utama
113.Tinjauan Yuridis Suatu Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Pengadaan Tanah
114.Hukum Wanita Menurut Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia 115.Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di PA Bekasi 116.Peran Juru Sita Pengganti PA Jakarta Barat Setelah lahirnya UU No7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama 117.Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Wakaf di PA Jakarta Timur 118.Peranan Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Dalam Penentuan Lokasi Pembangunan Perumahan Sesuai Dengan Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR ) di Kab. Dati II Bogor.
119.Analisis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum.
120.Penerapan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Jakarta Barat. 121.Masalah Penahanan dan Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Menurut KUHAP di Tingkat Pengadilan. 122.Tinjauan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dalam Perkara Perceraian di PA ( Studi Kasus PA Jakarta Timur ) . 123.Implementasi Pencekalan Menurut Pasal 11 dan Pasal 17 UU No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian ( Studi Kasus Pada Ditjen Imigrasi Jakarta). 124.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dalam Kaitannya Dengan Hak Waris. 125.Eksekusi Putusan Dalam Proses Peradilan Perdata Menurut Hukum Positif dan Prakteknya ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bekasi ). 126.Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memutuskan Perkara Waris Bagi Yang Beragama Islam. 127.Pelaksanaan Ketentuan Ganti Rugi Kecelakaan Kerja di PT. Diametral Involute Jakarta. 128.Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Modal Kerja di BRI Cabang Tanjung Priok. 129.Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Dampak Negatif Periklanan Komersial Perumahan ( Studi Kasus Pada YLKI dan Sekretariat Dewan Pengurus Pusat REI ). 130.Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Poligami Dihubungkan Dengan UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. 131.Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dari Perusahaan Merger ( Gabungan ). 132.Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Perbankan ( Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia ) . 133.Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemeliharaan Anak Ditinjau dari Sudut Hukum. 134.Tinjauan Pelaksanaan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Harta Gono - Gini. 135.Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam dan Prakteknya di Pengadilan Agama. 136.Aspek Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Perundang - Undangan di Indonesia. 137.Sistem Pertanggungan Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Studi Kasus Pada PT. Bukaka Teknik Utama ) . 138.Kedudukan Hukum Dalam Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Syiqoq ( Studi Kasus di PA Bekasi ) . 139.Proses Timbulnya Perikatan Antara Dokter Dengan Pasien , Lahirnya Hak dan Kewajiban Ditinjau Dari Aspek Hukum. 140.Tinjauan Hukum Terhadap Perantara Pedagang Efek di Pasar Modal. 141.Hak Pensiun PNS Yang Meninggal Dunia Setelah Berakhirnya Uang Tunjangan Menurut Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia ( Studi Kasus Pada Badan Administrasi Kepegawaiana Jakarta ) . 142.Deregulasi Sarana Rekayasa Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi ( Tinjauan Terhadap INPRES No.2 Tahun 1998 Tentang " MOBIL NASIONAL " ). 143.Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Kewarisan di Indonesia. 144.Kajian Lembaga Cuti Menjelang Bebas ( Studi Kasus di LP Bekasi ) . 145.Kedudukan Pria dan Wanita Dalam Hukum Waris Adat Minangkabau dan Hukum Islam. 146.Pelaksanaan Perjanjian Pemilikan Rumah Susun Bendungan Hilir di Jakarta Pusat. 147.Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Merek Dagang Menurut UU No.21 Tahun 1961 148.Relevansi Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Perampasan Kemerdekaan. 149.Ganti Rugi Karena Kecelakaan Dalam Hubungan Kerja ( Studi Kasus Pada PT. Indomilk ). 150.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Jiwa ( Studi Kasus Pada AJB Bumi Putera di Pondok Gede ) . 151.Tinjauan Sosiologis Mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Pada Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ( Studi Kasus Pada KUA Kec. Kramat Jati ) . 152.Dampak Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 Kaitannya Dengan UU Perkawinan Bagi PNS. 153.Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilikan Saham Perusahaan Swasta Oleh Koperasi. 154.Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Musik di Indonesia. 155.Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PLN Terhadap Resiko Pemadaman Listrik. 156.Tinjauan Yuridis Tentang Lisensi Hak Paten Menurut UU RI. No.6 tahun 1989. 157.Tinjuan Yuridis Mengenai Perjanjian Pemberian Kredit Kelayakan Usaha Pada BRI. 158.Tinjauan Yuridis Tentang Asuransi Jiwa Bagi Jamaah Haji Kaitannya Dengan Perjanjian Dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga. 159.Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Kartu ATM. 160.Penerapan Adopsi Menurut BW dan Hukum Islam di Indonesia. 161.Ganti Rugi Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta ( Studi Kasus Putusan Perkara di Pengadilan Jakarta Pusat ). 162.Tinjauan Yuridis Mengenai " Merger " Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. 163.Tinjauan Yuridis Mengenai Balai Sidang. 164.Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha. 165.Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal di Indonesia ( Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ). 166.Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Terhadap Penerbitan ( Studi Kasus Pembajakan Hak Cipta di Pengadilan Negeri Bekasi ). 167.Re-Negosiasi Nilai Kontrak Dalam Leasing Pesawat ( Studi Kasus Pada PT. Garuda Indonesia ). 168.Korelasi Antara Besarnya Agunan Dengan Perolehan Kredit Dikaitkan Dengan BPMK di BDN Cab. Jakarta Fachruddin ( Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian ). 169.Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Melindungi Konsumen Dari dampak Penipuan Merk. 170.Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Menyelesaikan Perkara Kejahatan Pembunuhan. 171.Perlidungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Pasar Modal . 172.Implementasi Perjanjian Kontrak Pemakaian Tanah Antara Pengusaha Kecil Dengan Masyarakat di Kecamatan Kopo Kab. Serang Jawa Barat. 173.Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing. 174.Perkawinan Pasca Hamil dan Aspek Hukumnya . 175.Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri . 176.Perlindungan Hukum Bagi Hak Merek Menurut UU No.19 Tahun 1992 Tentang Merek. 177.Upaya POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Kekerasan Terhadap TAXI di Wilayah Bekasi. 178.Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Aren - Serpong Antara PT. Jasa Marga Dengan PT. Bintaro Serpong Damai. 179.Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Melakukan Mogok Kerja ( Studi Kasus di PT. Indah Buana Garment ). 180.Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Alternatif Dispute Resolution ( ADR ) di Indonesia. 181.Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Anak di Indonesia. 182.Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan ( PPh ) di Indonesia ( Studi Kasus Tentang PPh ). 183.Aspek Hukum Yang Berkaitan Dengan Peningkatan Investasi Dalam Hal Penanaman Modal Asing. 184.Kedudukan Balai Harta Peninggalan Terhadap Debitur Yang Jatuh Pailit ( Tinjauan Yuridis Menurut UU No. 4 Tahun 1983 Tentang Kepailitan ). 185.Bunga Bank Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif . 186.Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Sehubungan Dengan Penawaran Atas Saham. 187.Sewa Menyewa Lapangan Golf dan Beberapa Permasalahannya Menurut Hukum Perdata ( Studi Kasus Pada Lapangan Golf River Side ). 188.Aspek Hubungan Keuangan Pemda Tingkat II Dengan Pemerintah Pusat dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 189.Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Hak Atas Tanah ( Studi Kasus Pelebaran jalan Raya Penggilingan Jakarta Timur ) . 190.Aspek Hukum Pelaksanaan Otonomi Kliring Menurut UU no. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia ( Studi Kasus Pada Bank Indonesia ). 191.Upaya Hukum Bank Tabungan Negara Terhadap Kredit Macet ( Studi Kasus Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. BTN cabang Bekasi ). 192.Peranan Alat Bukti Surat Dalam Menyelesaikan Suatu Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi ( Suatu Analisa Tentang Akta Ganda ) . 193.Perjanjian Sewa Menyewa Pemakaian Kios dan Beberapa Masalah Hukumnya . 194.Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama. 195.Pertanggung jawaban Pidana Profesi Dokter Pada Kasus Euthanasia. 196.Proses Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden. 197.Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Ditinjau dari UU No.4 Tahun 1996. 198.Proses Peradilan dalam Perkara Koneksitas Menurut Perundang - Undangan di Indonesia . 199.Sita Jaminan Terhadap Perkara Harta Bersama Pada Pengadilan Agama ( Studi Kasus di PA Jakarta Selatan ). 200.Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Teori dan Praktek. 201.Tindak Pidana Oleh Anak di Bawah Umur di Kawasan Pasar Induk Cibitung. 202.Penerapan Disiplin PNS Menurut PP No.30 Tahun 1980 ( Studi Kasus Pada PNS Dirjen AHU Depkeh dan HAM RI ). 203.Aspek Hukum Penerbitan Bank garansi Oleh PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 204.Aspek Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 205.Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Iklan Terhadap Konsumen. 206.Independensi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. 207.Tanggung JawabHukum Dokter Terhadap Malpraktek di Indonesia. 208.Perkawinan Adat Betawi Menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 209.Eksekusi Hak Tanggungan dan Permasalahannya. 210.Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Tenaga Kerja Wanita. 211.Tindak Pidana Pemilu Oleh Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Bekasi ). 212.Aspek Legalitas Sistem Administrasi Badan Hukum Dalam Prosedur Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas. 213.Tindak Pidana Perkosaan Anak Terhadap Anak Dalam Keluarga . 214.Penerapan Periklanan Pada Iklan Obat Bebas dan Obat Tradisional Menurut Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia dan SK Menkes No.386 Tahun 1994. 215.Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut UU RI No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang . 216.Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial ( Studi Kasus Terhadap Putusan No.39/ PHI/G/PHI.PN.JKT.PST ). 217.Aspek Hukum Perkawinan Campuran ( Studi Komparatif Hukum Islam ). 218.Perlindungan Terhadap Mantan Pekerja yang di PHK Pada PT. Dirgantara Indonesia di Bandung. 219.Pelaksanaan Narapidana Kasus Narkotika di LP Kelas 1 Cipinang. 220.Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Pidana Berdasarkan KUUH Acara Pidana. 221.Pembebasan Ganti Rugi Hak Atas Tanah ( Studi Kasus di Jalan Tol Jagorawi ) . 222.Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Anak di Pusat Industri Kecil di Jakarta Timur ( Studi Kasus Pada CV. Septi Collection ). 223.Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Oleh Perusahaan Perantara ( Showroom ) Dalam Usaha Leasing. 224.Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian UU Terhadap UUD. 225.Peran dan Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja ( PUK ) SPSI Dalam Menyelesaikan Perselisihan Antara Pekerja Pemborong Dengan Perusahaan. 226.Tindak Pidana Pencurian Dengan Unsur Pemberatan di Angkutan Umum Dalam Perspektif Kriminologi . 227.Hak dan Kedudukan Tersangka Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. 228.Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 229.Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 230.Teknik Pengungkapan Delik Pencurian Sepeda Motor ( Studi Kasus Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pondok Gede ). 231.Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.39 / PDT.2000 PN . Bekasi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di PN Bekasi. 232.Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jasa Penyediaan Angkutan Bus Pariwisata. 233.Penyelesaian Sengketa Dagang Syariah Pada Badan Arbitrase Syariah nasional . 234.Penyelesaian Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia Menurut Hukum Pidana. 235.Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Bekasi.
